Jangan Mengemis, Carilah Celah

Oleh: Abah Iyan*

Ada yang mengganjal ketika seorang pelaku penerbitan berkata: sebaiknya editor diberi tunjangan oleh pemerintah. Bukan karena usulnya salah niat. Melainkan karena ia mengungkap sesuatu yang lebih dalam bahwa sebagian insan perbukuan kita sedang berpikir dengan cara yang keliru. Bukan mencari jalan keluar, melainkan menunggu uluran tangan.

Kita mengenal pola ini. Kita pernah melihatnya dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi titik bergantung ratusan mitra yang tidak akan bergerak tanpa sokongan anggaran negara. Ketika negara hadir, semua bergerak. Ketika anggaran tersendat, semuanya berhenti. Itulah logika ketergantungan dan logika itulah yang sedang mengendap-endap masuk ke dalam diskusi tentang nasib industri buku kita.

Realitas Bukan Alasan untuk Berhenti

Tidak ada yang menyangkal bahwa lanskap penerbitan sedang berubah keras. Toko buku satu per satu tutup. Gramedia memangkas gerai. Daya beli buku cetak menurun. Hampir semua transaksi bergeser ke kanal daring. Biaya operasional cetak, gudang, dan distribusi tetap berjalan meski penjualan melandai.

Di atas semua itu, ada pemain baru yang tidak butuh ISBN, tidak butuh editor, tidak butuh percetakan: kecerdasan buatan. Ketika pembaca bisa mendapat jawaban dalam tiga detik hanya dengan mengetik pertanyaan ke layar, mengapa ia harus menunggu dua minggu untuk buku yang baru terbit?

Tantangan itu nyata. Tetapi industri yang berpikir dengan cara yang sehat tidak akan merespons tantangan dengan menengadahkan tangan. Ia akan bertanya: di mana celahnya?

Dua MBG dan Satu Pelajaran

Di sinilah kita perlu meminjam cara berpikir yang berbeda. Dalam tulisan “Meja Makan Tanpa Buku” (Bengkel Narasi, April 2026), ada satu gagasan yang layak direnungkan oleh semua pelaku perbukuan: bahwa infrastruktur MBG yang sudah menjangkau jutaan anak setiap hari di ribuan titik adalah jaringan distribusi terbesar yang pernah dibangun negara untuk menyentuh anak-anak secara langsung. Dan jaringan itu, saat ini, baru berjalan setengah kapasitasnya karena ia hanya mengangkut makanan.

Gagasan Membaca Buku Gratis (MBG kedua) bukan meminta subsidi. Ia mengusulkan agar industri buku masuk ke dalam sistem yang sudah ada, mengisi celah yang belum terisi, dan menjadikan dirinya relevan di titik di mana anak-anak sudah hadir setiap hari. Ini bukan logika meminta. Ini logika pemasaran yang cerdas.

Pertanyaannya kepada para penerbit dan pegiat literasi bukan: bagaimana agar pemerintah membiayai kami? Melainkan: bagaimana kami masuk ke dalam sistem yang sudah berjalan dan menciptakan nilai di sana?

Beda cara berpikir ini bukan soal gaya. Ia soal kelangsungan hidup.

Sertifikasi Jangan Hanya Menjual Lembar Kertas

Satu hal lain yang perlu dibaca ulang adalah sertifikasi. Penulis dan editor kini bisa mengikuti sertifikasi kompetensi, termasuk yang bernaung di bawah BNSP. Itu langkah yang baik jika sertifikasi itu sungguh-sungguh mengukur kompetensi dan bukan sekadar proyek pelatihan berkedok legitimasi.

Yang terjadi di lapangan kerap berbeda. Sertifikasi menjadi ritual. Peserta lulus bukan karena terbukti kompeten, melainkan karena sudah membayar dan menghadiri serangkaian pertemuan. Sertifikat tergantung di dinding, tapi mutu naskah yang dihasilkan tidak berubah. Buku tetap lolos ke pasaran dengan kesalahan ejaan di halaman pertama, struktur argumen yang ambruk, dan catatan kaki yang dikira opsional.

Jika sertifikasi hanya menjadi stempel tanpa substansi, ia tidak memperkuat ekosistem. Ia hanya memperpanjang antrean orang yang merasa sudah cukup belajar.

Kompetensi yang sesungguhnya tidak diukur oleh lembar sertifikat. Ia diukur oleh buku yang lahir dari tangan seorang editor: apakah buku itu lebih baik setelah melewati mejanya, atau tidak.

Mengapa Buku Masih Lebih Berharga

Kini pertanyaan yang paling mendesak: di era ketika kecerdasan buatan bisa menjawab hampir semua pertanyaan faktual dalam hitungan detik, apa yang masih dimiliki buku yang tidak bisa direplikasi oleh mesin?

Jawabannya bukan pada kecepatan. Bukan pada kelengkapan data. Bukan pula pada kemudahan akses. Dalam semua itu, AI menang telak.

Keunggulan buku terletak pada sesuatu yang berbeda: kedalaman perspektif yang terstruktur, argumentasi yang dibangun lapis demi lapis, dan jejak pemikiran seorang manusia yang memilih untuk bertanggung jawab atas setiap kalimatnya dengan nama yang tertera di sampul. Ketika seorang pembaca membuka buku, ia tidak hanya mencari informasi. Ia masuk ke dalam percakapan panjang dengan seseorang yang telah berpikir bertahun-tahun tentang satu hal.

AI tidak menulis dari pengalaman. Ia menyintesis dari korpus teks yang ada. Ia tidak memiliki sudut pandang. Ia memiliki rata-rata. Dan rata-rata, dalam dunia gagasan, sering kali adalah musuh kebenaran yang paling berbahaya.

Buku yang baik tidak bisa digantikan oleh AI bukan karena alasan sentimental, melainkan karena alasan struktural: ia adalah hasil dari proses editorial yang berlapis. Penulis yang mempertaruhkan reputasinya, editor yang menantang logika naskah, penerbit yang memilih untuk menerbitkan bukan sekadar mencetak. Proses itulah yang menghasilkan nilai. Dan nilai itulah yang harus dijual, bukan hanya halamannya.

Ini yang perlu menjadi strategi industri: bukan bersaing dengan AI dalam hal kecepatan dan volume, melainkan membangun produk yang AI tidak bisa buat: buku yang merupakan pertaruhan intelektual seorang manusia.

Pertanyaan yang Lebih Penting

Tapi sebelum semua strategi itu bisa berjalan, ada satu pertanyaan yang perlu dijawab dengan jujur oleh setiap pelaku di industri ini: Anda penerbit atau percetakan?

Saya mengajukan pertanyaan ini bukan dari menara gading. Saya menjalankan penerbit indie: skala kecil, modal terbatas, bergerak dengan idealisme yang kadang lebih besar dari neraca keuangan. Dan sebagai pengurus IKAPI Jawa Barat, saya melihat lanskap ini dari dalam, bukan dari luar pagar.

Pertanyaan tentang penerbit atau percetakan ini bukan soal skala. Bukan soal mayor versus indie. Penerbit mayor bisa mengobral ISBN. Penerbit indie bisa menjaga integritasnya dengan ketat. Yang membedakan bukan ukuran, melainkan mindset apakah Anda menerbitkan demi nilai, atau sekadar demi cuan.

Penerbit adalah entitas yang memilih naskah, membangun ekosistem editorial, merawat penulis, dan mempertaruhkan reputasi pada setiap buku yang diterbitkannya. Percetakan adalah penyedia jasa cetak, mulia, penting, tapi berbeda fungsi dan tanggung jawab. Masalah timbul ketika percetakan beroperasi dengan “baju” penerbit: terdaftar di IKAPI, memiliki ISBN, menerima naskah dari siapa saja tanpa seleksi editorial, tanpa proses penyuntingan, tanpa pertimbangan atas kelayakan sebuah buku untuk hadir di pasar. Mereka menerbitkan karena ada yang membayar, bukan karena ada naskah yang layak terbit.

Saya pribadi tidak pernah mengobral ISBN. Bukan karena tidak ada tekanan ekonomi untuk melakukannya. Ada, dan selalu ada. Melainkan karena saya tahu rasanya berada di sisi yang lain.

Kadang-kadang saya melakukan semacam social experiment kecil. Saya membeli buku terbitan penerbit indie, lalu menelaahnya: sampulnya, tata letak isinya, konsistensi tipografinya, logika paginasinya. Kemudian saya membeli buku terbitan penerbit mayor, menelaah hal yang sama. Saya tidak mengunggah hasil telaah itu ke mana-mana. Tidak menulis ulasan panjang. Tidak berdebat di forum. Saya hanya berbicara dalam hati: “Oke, cukup tahu saja. Aku bisa menerbitkan yang lebih berkualitas.”

Itu bukan kesombongan. Itu adalah kompas. Sebuah ukuran yang saya pasang untuk diri sendiri, bukan untuk menghakimi orang lain. Bahwa standar yang saya kejar bukan ditentukan oleh pasar, bukan oleh tren, dan tentu bukan oleh seberapa banyak ISBN yang bisa saya keluarkan dalam satu tahun. Dan yang mengejutkan, social experiment itu sering kali tidak memberikan hasil yang menguntungkan penerbit mayor. Skala besar bukan jaminan kualitas. Indie bukan sinonim amatir. Yang membedakan, sekali lagi, adalah mindset di balik mejanya.

Sebelum mendirikan penerbitan sendiri, naskah saya pernah diterbitkan di penerbit mayor. Dan dibajak, bahkan secara brutal. Bukan sekadar diedarkan ulang tanpa izin, tapi diambil, dikemas ulang, dan dijual seolah milik orang lain. Pengalaman itulah yang mendorong saya mendirikan penerbit sendiri: bukan karena kalkulasi bisnis yang matang, tapi karena satu keyakinan bahwa ada cara lain untuk hadir di industri ini. Cara yang tidak mengorbankan penulis demi volume.

Dari pengalaman itu pula saya bisa berkata dengan lantang: jika saya, sebagai insan perbukuan yang tahu betapa sakitnya karya dikhianati, kemudian mengobral ISBN dan menerbitkan naskah asal-asalan demi pendapatan, apa bedanya saya dengan orang munafik?

Akibatnya nyata dan bisa diukur. ISBN diobral. Ribuan judul masuk ke katalog setiap tahun, membanjiri pasar dengan buku-buku yang tidak melalui proses editorial yang memadai. Toko buku kewalahan. Pembaca kebingungan. Dan kepercayaan terhadap produk buku secara perlahan tapi pasti terkikis dari dalam.

Jika Anda percetakan yang beroperasi dengan baju penerbit dan mengobral ISBN, Anda bukan korban dari krisis ekosistem buku Indonesia. Anda adalah salah satu penyebabnya.

Dan kejahatan yang dilakukan bukan hanya administratif. Bukan soal pelanggaran prosedur ISBN atau pencemaran katalog perpustakaan nasional, meski itu pun serius. Kejahatan yang lebih dalam adalah kejahatan konseptual: menjungkirbalikkan makna price dan value.

Buku yang diterbitkan tanpa proses editorial yang layak tetap bisa dijual dengan harga. Ia punya price. Tapi ia tidak punya value yang sepadan. Tidak bagi pembaca yang membayar. Tidak bagi penulis yang karyanya diperlakukan sebagai komoditas curah, dan tidak bagi ekosistem yang perlahan kehilangan kepercayaan bahwa buku adalah sesuatu yang bernilai. Ketika price dilepaskan dari value, yang rusak bukan hanya satu transaksi. Yang rusak adalah kepercayaan. Dan kepercayaan, sekali retak, jauh lebih mahal untuk diperbaiki daripada harga satu buku yang dijual di bawah standar.

Inilah yang membuat obral ISBN bukan hanya praktik bisnis yang buruk. Ia adalah pengkhianatan terhadap premis dasar penerbitan: bahwa sebuah buku hadir karena ia layak hadir, bukan karena ada yang mau membayar biaya cetaknya.

Pertanyaan tentang subsidi, tunjangan editor, atau sertifikasi menjadi tidak relevan selama masalah fundamental ini belum diselesaikan. Ekosistem yang sehat tidak dibangun di atas identitas yang kabur dan integritas yang dikorbankan demi omzet.

Penutup

Industri buku Indonesia sedang di persimpangan. Ia bisa memilih jalan yang pendek: menunggu negara datang dengan anggaran, mendaftarkan diri sebagai mitra program ini dan itu, berharap subsidi mengalir dan menunda kematian beberapa tahun lagi.

Atau ia bisa memilih jalan yang lebih sulit tapi lebih bermartabat: menemukan celah di dalam sistem yang sudah ada, membangun produk yang AI tidak bisa gantikan, menegakkan standar editorial yang membedakan penerbit dari percetakan, dan berhenti mengobral ISBN seolah buku adalah komoditas curah.

Yang pertama adalah strategi bertahan. Yang kedua adalah strategi hidup.

Pilihan ada di tangan insan perbukuan sendiri — bukan di tangan pemerintah, bukan di tangan AI, dan bukan di tangan pasar yang terus berubah. []

*Penulis adalah writerpreneur, book publisher, dan Wakil Sekretaris PD-IKAPI Jawa Barat.