Hardiknas 2026: Semesta yang Belum Siap

Ketika negara mengajak seluruh semesta berpartisipasi dalam pendidikan bermutu, ia lupa bertanya: apakah semesta itu sudah disiapkan dengan sungguh-sungguh?

Ada yang selalu berulang setiap 2 Mei. Upacara bendera, lagu Indonesia Raya, pembacaan Pancasila, amanat menteri, dan sebuah tema yang terdengar gagah. Tahun ini: “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.” Kalimat itu indah. Tapi keindahan sebuah tema tidak mengubah kenyataan di kelas-kelas yang dindingnya retak, di sekolah-sekolah yang guru-gurunya datang dan pergi mencari penghidupan lebih baik, di daerah-daerah yang nama siswanya ada di data, tapi pikirannya entah ke mana.

“Semesta” adalah kata yang berat. Ia mengandung janji yang besar: bahwa tidak ada satu pun yang tertinggal, bahwa pendidikan sungguh-sungguh menjadi urusan kita bersama. Tapi sebelum mengajak semesta berpartisipasi, ada pertanyaan yang lebih mendasar dan lebih jujur yang harus dijawab: apakah semesta itu sudah disiapkan?

Krisis yang tidak terucap

Angka-angka berbicara lebih keras dari tema upacara mana pun. Rata-rata nilai Tes Kemampuan Akademik jenjang SMA pada 2025: Bahasa Inggris 24,93, Matematika 36,10, Bahasa Indonesia 55,38. Itu bukan semata statistik yang memprihatinkan. Itu adalah alarm keras bahwa sesuatu yang fundamental sedang salah dalam ruang-ruang kelas kita.

Hanya 34 persen siswa SMP yang memenuhi kompetensi minimum literasi membaca. Lebih dari 60 persen gagal dalam numerasi. Sementara itu, 17 persen sekolah di kawasan 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal) belum memiliki listrik atau jaringan internet yang layak. Lalu kita berbicara tentang “partisipasi semesta” dan “pendidikan bermutu untuk semua”?

“Anak-anak itu hadir di kelas setiap hari. Mereka membaca, tapi tidak mengerti. Mereka berhitung, tapi tidak memahami konsep. Kita menyebutnya bersekolah. Tapi apakah itu belajar?”

Ini bukan soal kurangnya semangat. Guru-guru di pelosok Kalimantan, di kepulauan Maluku, di pedalaman Papua, banyak dari mereka bekerja dengan ketulusan yang melampaui gaji mereka yang kecil. Masalahnya bukan semangat. Masalahnya adalah sistem yang sudah terlalu lama meminta orang-orang untuk berlari, sementara lintasannya tidak pernah diperbaiki.

Ujung tombak yang tumpul

Tidak ada pendidikan bermutu tanpa guru yang sejahtera dan kompeten. Ini bukan kalimat baru. Ini sudah diucapkan berulang kali dalam pidato, tercantum dalam dokumen kebijakan, dan kemudian selesai di sana. Kenyataannya: skema guru PPPK paruh waktu yang digulirkan pada 2025 masih belum jelas realisasi anggarannya. Insentif guru non-ASN naik menjadi Rp400 ribu per bulan. Sebuah angka yang sulit untuk tidak terasa menyedihkan di tengah biaya hidup yang terus merangkak.

Yang lebih mengkhawatirkan: hanya 38 persen guru Indonesia yang merasa nyaman menggunakan teknologi pembelajaran digital. Di era ketika kecerdasan buatan mulai masuk ke ruang kelas, mengerjakan tugas siswa, menjawab soal ujian, guru yang tidak siap secara digital adalah guru yang berdiri di pinggir gelombang tanpa dayung.

“Kita meminta semesta berpartisipasi. Tapi semesta terbesar dalam pendidikan kita, para guru, belum sepenuhnya disiapkan, disejahterakan, dan dipercayai.”

Inklusivitas atau segregasi terselubung?

Hardiknas 2026 mengangkat wajah inklusivitas: pendidikan untuk semua, tanpa pengecualian. Tapi di waktu yang sama, kebijakan “Sekolah Rakyat” yang muncul belakangan ini memunculkan tanda tanya. Niatnya mulia: memberi akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Tapi mendirikan sekolah khusus untuk kelompok tertentu berdasarkan status ekonomi. Bukankah itu justru membangun tembok pemisah, bukan meruntuhkannya?

Paulo Freire pernah mengingatkan: pendidikan yang membebaskan adalah yang mengintegrasikan, bukan yang memisahkan. Jika anak-anak miskin belajar di sekolah khusus anak miskin, sementara yang lain di tempat berbeda, kita tidak sedang membangun kesetaraan. Kita sedang membangun kelas sosial yang lebih rapi secara administratif.

Anggaran besar, pertanyaan yang lebih besar

APBN 2026 mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk pendidikan. Angka itu besar, bahkan sangat besar. Pemerintah menyebut ini sebagai sinyal komitmen terhadap masa depan bangsa. Dan memang, investasi pendidikan adalah investasi paling jangka panjang yang bisa dilakukan sebuah negara.

Tapi uang yang besar tanpa tata kelola yang jernih adalah sumber masalah, bukan solusi. Sejarah pendidikan kita dipenuhi dengan program yang lahir dengan anggaran besar, berjalan beberapa tahun, lalu diganti dengan program baru karena menteri berganti. Kurikulum kita sudah berganti lebih dari dua belas kali. Setiap pergantian membawa biaya. Bukan hanya finansial, tapi juga biaya yang ditanggung guru yang harus belajar ulang, siswa yang harus menyesuaikan diri, dan daerah terpencil yang selalu paling lambat menerima perubahan.

Yang tidak diucapkan dalam pidato

Ada satu hal yang absen dari seluruh wacana Hardiknas 2026: kecerdasan buatan. Ketika dunia sedang bergulat dengan pertanyaan terbesar dalam sejarah pendidikan, bagaimana mendidik manusia di era mesin yang bisa berpikir, dokumen pedoman Hardiknas kita masih bicara soal pakaian adat, susunan upacara, dan tata cara penempatan logo.

Pada 2030, pasar tenaga kerja diperkirakan akan membutuhkan perubahan 40 persen dalam keterampilan inti. Lulusan kita hari ini sudah merasa tidak siap menghadapi AI, analisis data, dan keterampilan abad ke-21. Kita sedang mendidik generasi untuk masa depan yang sudah tiba, dengan sistem yang dirancang untuk masa lalu yang sudah berlalu.

Meneguhkan yang sejati

Ini bukan undangan untuk pesimisme. Ini adalah undangan untuk kejujuran yang justru merupakan syarat pertama dari perubahan yang nyata. Ki Hadjar Dewantara tidak membangun sistem pendidikan di atas slogan. Ia membangunnya di atas keyakinan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang harus dimerdekakan, bukan dikelola.

Maka jika kita ingin tema “Partisipasi Semesta” bukan hanya kalimat yang tertulis di spanduk, ada tiga hal yang harus dituntut dan dipastikan. Pertama, guru harus benar-benar disejahterakan dan dibekali, bukan hanya dinaikkan insentifnya sebesar Rp400 ribu. Kedua, infrastruktur pendidikan di daerah 3T harus diprioritaskan, bukan dijadikan proyek sambilan. Ketiga, sistem harus berhenti berganti arah setiap ganti menteri. Pendidikan butuh konsistensi, bukan eksperimen berulang.

Hardiknas seharusnya bukan perayaan atas apa yang sudah ada. Ia seharusnya menjadi cermin yang cukup jujur untuk menunjukkan wajah kita apa adanya, dan cukup berani untuk mendorong kita berubah.

Semesta yang sesungguhnya tidak diajak berpartisipasi dengan tema dan upacara. Ia diajak dengan keberpihakan yang nyata, anggaran yang tepat sasaran, dan keberanian untuk mengakui bahwa kita belum cukup baik dan harus lebih baik. [Abah Iyan]